New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
New Step by Step Map For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Doctrine: Doctrine is feeling of legislation from jurists or legal Students. Doctrine is applied to interpret a common conception of legislation within other legal resources or to supply clarification on ambiguity of laws. Doctrine in and of itself doesn't have a binding power. However, it is fairly widespread for litigation situations to supplant their arguments with doctrine also to submit guides of lawful scholar pointing to a particular doctrine as evidence in courtroom. Various courts have subsequently expressly referred to viewpoints of legal scholars to interpret sure troubles derived from a Most important supply of regulation.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
yang dengan kecerdasannya mampu memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat terkait potensi ancaman negara kapada costumer
This tension also brought about a worsening financial condition; two). The elite conspiracy, Specially the ICMI Management, which withdrew aid, mobilized demonstrations and urged the leadership on the Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, Baca selengkapnya mengingat masih ada kepentingan critical AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
” (an intelligence agent who only can frighten the public by demonstrating their identities) continue to hooked up to our intelligence brokers should improve.
Investasi dalam teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.
Namun, jika saham secara keseluruhan disamakan dengan judi, pendapat ini kurang tepat. Dalam investasi jangka panjang, saham justru menjadi salah satu instrumen utama untuk pertumbuhan aset dan perekonomian.
Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.
Discourse around the reactivation of Pam Swakarsa, a point out-sponsored militia, through the Countrywide Police Chief. Pam Swakarsa had a dim historical past during the 1998 upheaval for a civilian unit assigned to attack scholar protesters during the streets. Perhaps activated to ignite and/or perpetuate horizontal conflict in grassroots communities.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.
Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.
Reaksi kritis yang membangun buat semua prajurit TNI dan anggota Polri demi aparat yang berkualitas dan sejahtera #uutni #perwira #bintara #tamtama #polri #tni #uupolri #infografis...
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.